Dharma Negara adalah hubungan antara Negara dengan warga Negara.
- Dharma berarti kewajiban.
- Negara berarti sebuah masa depan, tempat dimana kita mengabdikan diri.
Dan, segala apa yang dapat mengakhirinya, adalah Dharma.
Sehingga Dharma Negara adalah bhakti kepada nusa dan bangsa yaitu kepatuhan manusia sebagai warga negara pada hukum dan kebijaksanaan pemerintah sebagai guru wisesa dari lembaga keumatan dan negara yang bersangkutan.
Atau dengan kata lain dalam Nitisastra disebutkan :
Kepatuhan manusia terhadap Tuhan, sesamanya, dan lingkungannya, serta Dharma negaranya.
Sebagai suatu bentuk tindakan, upaya, dan posisi serta kegiatan perseorangan atau kelompok orang (partai) yang mengarah pada pembentukan kekuasaan untuk memimpin suatu negara atau pemerintahan dalam etika perpolitik menurut Weda disebutkan :
- Yajurveda X.17, Seorang pemimpin dinobatkan untuk tujuan memperoleh sifat-sifat kedewataan yaitu sifat cemerlangnya Sanghyang Agni, kejayaan Sanghyang Surya, dan keberanian Sanghyang Indra.
- Sifat-sifat kedewatan yang utama yaitu melindungi rakyat, mensejahterakan atau memakmurkan kehidupan rakyat yang dipimpinnya, memberikan mereka kekuatan dan kemasyhuran, sebagaimana disebutkan dalam Yajurveda XIII.30,VII.17, dan XXX.5.
- Rgveda I.54.11, dan Atharvaveda V.17.3,4 disebutkan :
- Oleh karena dalam sifat pribadi manusia ada dua kekuatan yang saling berlawanan yaitu sifat kedewaan atau daiwi sampad seperti disebutkan di atas, dan sifat keraksasaan atau asuri sampad,
- Maka jelaslah sudah bahwa menurut kitab suci veda, seorang pemimpin atau politikus hendaknya membuang jauh-jauh sifat-sifat asuri sampad tersebut.
- Pengabdian kepada nusa-bangsa dari seorang pemimpin atau politikus tercermin dari bentuk pemerintahan yang demokratis atau berkedaulatan rakyat.
- Dapat mewujudkan mokshartam jagadita ya ca iti dharma (kebahagiaan lahir-bathin) bagi seluruh rakyatnya. Jika ia berhasil dalam tugas pekerjaannya.
- Rgveda VIII.63.7, dan Ia akan dikenang sepanjang masa atau abadi.
***
